Peran Jaminan Sosial dalam Mengatasi Jebakan Pendapatan Menengah dan Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Beraspirasi – Dalam upaya mengatasi masalah ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, peran jaminan sosial menjadi sangat krusial, terutama untuk mencegah terjebaknya negara dalam jebakan pendapatan menengah dan melindungi pekerja rentan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan hal tersebut dalam pembukaan Social Security Summit 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Selasa (25/11). Dalam acara tersebut, Anggoro mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi sejumlah tantangan besar yang berkaitan dengan ekonomi, termasuk masalah “middle income trap” atau jebakan pendapatan menengah, serta pentingnya optimalisasi bonus demografi untuk mengurangi kemiskinan.

Menurut Anggoro, Indonesia sudah memasuki kategori negara dengan pendapatan menengah sejak tahun 1993, namun hingga kini negara ini masih terjebak pada posisi tersebut, yang merupakan kondisi yang juga dialami oleh banyak negara lainnya. “Middle income trap” menggambarkan situasi di mana sebuah negara sulit untuk mencapai status pendapatan tinggi setelah mencapai level pendapatan menengah, akibat stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Anggoro menekankan bahwa di tengah tantangan tersebut, Indonesia kini berada pada periode bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak produktif, seperti anak-anak dan lansia. Bonus demografi ini diharapkan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, Anggoro juga mengingatkan bahwa setelah masa ini berakhir, Indonesia akan menghadapi tantangan demografis baru, yaitu meningkatnya jumlah populasi lanjut usia yang dapat memperlambat laju perekonomian dan berpotensi menciptakan kemiskinan baru.

Dalam konteks ini, jaminan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman yang dapat membantu masyarakat, terutama pekerja rentan, agar tetap terjaga kesejahteraannya. Jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia mencakup berbagai jenis manfaat yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya pada setiap fase kehidupan. Misalnya, anak-anak dari pekerja yang terdaftar dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian (JKM) bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Selama pekerja aktif bekerja, mereka juga bisa memanfaatkan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yang memberikan perlindungan jika mereka kehilangan pekerjaan atau memasuki usia pensiun.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan Jaminan Pensiun (JP) untuk para pekerja yang telah memasuki usia pensiun, sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan. Semua ini sejalan dengan amanat dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial untuk hidup sejahtera.

Anggoro juga menyebutkan bahwa hingga 2024, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan total dana sebesar Rp48 triliun untuk melindungi 3,5 juta pekerja dan ahli warisnya. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga telah memberikan beasiswa pendidikan sebesar Rp371 miliar kepada 89 ribu anak dari pekerja yang terdaftar. Program ini menjadi bukti bahwa jaminan sosial dapat memberikan dampak positif bagi banyak orang, termasuk keluarga pekerja yang membutuhkan dukungan untuk pendidikan.

Lebih lanjut, Anggoro menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja rentan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Pekerja sektor informal sering kali memiliki pendapatan yang tidak tetap dan rentan terhadap kecelakaan kerja. Banyak dari mereka berada dalam kategori desil 1, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Oleh karena itu, bagi pekerja yang berada dalam kelompok ini, memiliki akses terhadap jaminan sosial sangatlah penting. Jaminan sosial memberikan rasa aman dan perlindungan agar pekerja rentan tidak terjebak dalam kemiskinan dan dapat merasakan manfaat kesejahteraan yang lebih baik.

“Segmen pekerja rentan ini sangat memerlukan jaring pengaman sosial agar mereka bisa tetap bertahan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi,” ujar Anggoro. Dengan begitu, harapan untuk melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah dan mengurangi kemiskinan dapat terwujud melalui optimasi dan perluasan sistem jaminan sosial di Indonesia.