MPR RI Dorong Integrasi Kebijakan Lokal dan Nasional melalui Kaukus Kebangsaan

Beraspirasi – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah membentuk Kaukus Kebangsaan dan Pembangunan Berkelanjutan (KKPB) sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan visi nasional. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang dilakukan di tingkat lokal, seperti oleh bupati, wali kota, dan gubernur, selaras dengan visi Indonesia yang berkelanjutan.

Menurut Ahmad Muzani, pembentukan KKPB ini dilakukan pada waktu yang tepat, berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pilkada menjadi momentum yang krusial untuk menyosialisasikan pentingnya keberlanjutan pembangunan kepada masyarakat. Muzani menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi sangat penting agar proses pemilihan tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga membawa substansi perubahan bagi pembangunan yang lebih baik.

Ia menjelaskan bahwa KKPB akan berfungsi sebagai wadah untuk merumuskan strategi yang dapat mengintegrasikan kepentingan daerah dengan visi nasional. Salah satu kunci keberhasilan integrasi ini adalah penekanan pada nilai-nilai kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi pedoman utama dalam pengambilan keputusan oleh para pemimpin daerah yang terpilih.

Selain itu, Muzani juga mendorong adanya koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesinambungan kebijakan. Ia menekankan pentingnya membentuk sistem monitoring yang mampu mengevaluasi capaian pembangunan di setiap daerah secara berkala. Dengan adanya pengawasan yang terukur, pelaksanaan program pembangunan dapat lebih transparan dan efektif.

Muzani juga memandang Pilkada sebagai mekanisme yang bukan hanya memilih pemimpin daerah, tetapi juga mencerminkan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan, menurutnya, adalah pondasi utama bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggaraannya, tetapi juga pada kontribusi seluruh elemen bangsa dalam menjaga integritas proses demokrasi tersebut.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa hasil Pilkada harus diarahkan untuk mendukung visi besar Indonesia, yakni Indonesia Maju Berkelanjutan 2045. Dengan visi tersebut, Muzani berharap pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan lingkungan, penguatan sosial budaya, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Pembentukan KKPB juga diharapkan dapat mendorong kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada untuk lebih memahami dan mengintegrasikan kebutuhan lokal ke dalam kerangka kebijakan nasional. Muzani optimistis bahwa dengan pendekatan yang strategis dan berbasis keberlanjutan, tantangan pembangunan di masa depan dapat diatasi.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya komitmen semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mewujudkan visi Indonesia Maju Berkelanjutan 2045. Dengan kerja sama yang baik, integrasi kebijakan antara tingkat lokal dan nasional dapat terwujud secara harmonis.

Ahmad Muzani menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa langkah ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan di Indonesia. Menurutnya, visi pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya menciptakan kemajuan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan untuk generasi mendatang.