Kolaborasi Erick Thohir dan BPOM Tingkatkan Kemandirian UMKM Obat dan Makanan

Beraspirasi – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan komitmennya untuk bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengonsolidasikan data. Langkah ini bertujuan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di bidang obat dan makanan, agar lebih mandiri dan kompetitif. Erick menyebutkan bahwa selama ini kendala utama dalam memberikan solusi bagi UMKM adalah kurangnya data yang terintegrasi antara berbagai pihak.

“Masalah kita selama ini adalah data. Setiap pihak memiliki data sendiri-sendiri tanpa saling berbagi. Saya sangat terbuka untuk melakukan kolaborasi guna menyatukan data ini,” kata Erick dalam sebuah acara di Jakarta pada Selasa. Pernyataan ini juga menjadi respons atas kebutuhan validasi data yang sebelumnya diungkapkan oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar.

Acara ini digelar sebagai bagian dari Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dan Kementerian BUMN yang mengusung tema “Koordinasi dalam Mendukung Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Produk UMKM di Bidang Obat dan Makanan.” Erick menggarisbawahi bahwa kolaborasi lintas lembaga sangat penting untuk mengatasi hambatan yang ada dan memberikan dukungan lebih terarah kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun ekonomi nasional yang lebih mandiri. Erick menjelaskan, UMKM memainkan peran sentral dalam perekonomian negara. Saat ini terdapat sekitar 61 juta unit UMKM di Indonesia, dengan mayoritas pembiayaan mereka—sekitar 92 persen—berasal dari bank-bank milik negara. UMKM juga menjadi penyumbang utama dalam penciptaan lapangan kerja, dengan kontribusi mencapai 89 persen terhadap pertumbuhan tenaga kerja.

Namun, Erick juga mengakui bahwa era digitalisasi membawa tantangan tersendiri bagi UMKM. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan solusi yang komprehensif agar UMKM dapat terus bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. Digitalisasi, yang kini menjadi salah satu pilar ekonomi modern, membutuhkan adaptasi cepat dari UMKM untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin dinamis.

Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung kepada BPOM untuk meningkatkan daya saing UMKM di bidang obat dan makanan. Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 4,3 juta pelaku UMKM di sektor ini. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 60 ribu yang telah teregistrasi di BPOM.

Taruna mengungkapkan, jumlah tersebut masih jauh dari angka ideal, sehingga diperlukan upaya yang lebih besar untuk mendorong registrasi UMKM. Kolaborasi dengan Kementerian BUMN dinilai menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses ini. Data dari sektor perbankan menunjukkan bahwa terdapat sekitar 18 juta UMKM potensial yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mendukung pengembangan mereka.

Melalui koordinasi yang erat dengan Kementerian BUMN, BPOM menargetkan peningkatan signifikan dalam jumlah UMKM yang teregistrasi. Mereka menargetkan kenaikan hingga dua kali lipat, dari 60 ribu menjadi 120 ribu UMKM pada tahun depan. Target ini akan dicapai melalui program pembinaan berkelanjutan, komunikasi, dan edukasi yang terintegrasi. Taruna optimis bahwa dengan dukungan data yang lebih valid, BPOM dapat melaporkan hasil signifikan kepada Presiden pada tahun mendatang.

Dengan memanfaatkan dana APBN, BPOM berencana melaksanakan berbagai program pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan untuk membantu UMKM lebih memahami regulasi serta meningkatkan kualitas produk mereka. Taruna menekankan bahwa peningkatan registrasi ini bukan hanya soal angka, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BPOM ini dipandang sebagai langkah awal yang sangat penting untuk memperkuat posisi UMKM di sektor obat dan makanan. Dengan data yang lebih akurat dan terintegrasi, pemerintah berharap UMKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih mudah, teknologi yang relevan, serta peluang pasar yang lebih luas.

Erick Thohir optimis bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan fokus pada kemandirian dan daya saing, UMKM diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama dalam perekonomian nasional yang lebih kuat dan mandiri. Kolaborasi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor UMKM sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi di tengah era persaingan global.