Kolaborasi BGN dan Kemenhut untuk Optimalkan Perhutanan Sosial dalam Mendukung Swasembada Pangan

Beraspirasi – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kini menjalin sebuah kemitraan strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan darat bagi perhutanan sosial. Tujuan utama dari kolaborasi ini adalah untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, pengelolaan lahan darat yang dimiliki oleh Kementerian Kehutanan yang mencakup sekitar 23 persen dari total luas daratan Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi pangan, serta memberikan manfaat gizi bagi masyarakat.

“Lahan yang dikelola Kemenhut ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pangan, dan nantinya akan kita optimalkan untuk perhutanan sosial yang dapat mendukung keberhasilan program swasembada pangan serta mendukung program makan siang gratis yang akan dimulai pada Januari 2025,” kata Dadan Hindayana di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa dengan kolaborasi ini, BGN akan berperan sebagai pihak yang mendukung pengelolaan dan optimalisasi lahan yang ada untuk memproduksi berbagai bahan pangan, yang nantinya akan dimanfaatkan dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah melalui peran BGN sebagai “off-taker” yang mengakomodasi produk-produk yang dihasilkan dari perhutanan sosial. Produk-produk tersebut akan dimanfaatkan untuk program makan bergizi yang ditujukan untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak di tingkat PAUD hingga SMA. Dadan juga menyebutkan bahwa perhutanan sosial yang sudah menunjukkan hasil yang produktif, seperti di Lumajang, Jawa Timur, serta Cikajang dan Lembang di Jawa Barat, akan menjadi contoh sukses yang dapat diperluas ke daerah lain di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyambut baik kolaborasi ini dan mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan dan penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Menurutnya, Kemenhut memiliki program perhutanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kedua tujuan tersebut. “Kami di Kementerian Kehutanan akan mendukung penuh visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dan program makan bergizi. Program perhutanan sosial ini sangat mendukung upaya tersebut,” ujar Raja Juli Antoni.

Menurut data yang diberikan oleh Kemenhut, sekitar 8 juta hektare lahan perhutanan sosial telah berhasil diredistribusikan kepada masyarakat, dan masih ada sekitar 7 juta hektare lahan yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan dan gizi. “Sisa 7 juta hektare ini sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, serta mendukung program-program ketahanan gizi yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tambah Raja Juli Antoni.

Kolaborasi antara BGN dan Kemenhut ini diharapkan dapat mendukung tercapainya Indonesia Emas pada tahun 2045. Dengan pemanfaatan perhutanan sosial secara maksimal, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga meningkatkan gizi masyarakat secara merata. Pemerintah berharap melalui program ini, masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi pertanian dan perhutanan, dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk pangan bergizi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.