Maluku Utara Dorong Swasembada Pangan, Gubernur Temui Menteri Pertanian

Beraspirasi – Upaya mewujudkan swasembada pangan di Maluku Utara terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Sebagai langkah strategis, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk membahas pemanfaatan potensi pertanian, peternakan, dan perkebunan di wilayah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta pada Senin lalu, Gubernur Sherly menjelaskan bahwa wilayah Maluku Utara memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat guna memanfaatkan lahan secara optimal.

Menurutnya, Menteri Pertanian merespons dengan positif langkah-langkah peningkatan ketahanan pangan yang akan diterapkan di Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan bahwa pemetaan lahan yang sesuai untuk pertanian menjadi hal yang sangat penting agar program yang dirancang dapat berjalan secara maksimal.

Sebagai tindak lanjut dari diskusi tersebut, Gubernur Sherly mengungkapkan bahwa akan dijadwalkan pertemuan lanjutan antara Menteri Pertanian dengan sepuluh kepala daerah di Maluku Utara. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara lebih rinci potensi lahan yang tersedia serta strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan di provinsi tersebut.

Maluku Utara diketahui memiliki sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa, cengkeh, dan pala. Namun, agar produktivitasnya meningkat, diperlukan program peremajaan tanaman perkebunan. Selain itu, sektor peternakan juga dianggap sebagai potensi besar yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan lahan yang tersedia mencapai 30.000 hingga 40.000 hektare, wilayah ini dinilai memiliki peluang besar untuk pengembangan peternakan sapi secara luas.

Saat ini, Maluku Utara belum memiliki peternakan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan daging secara mandiri. Oleh karena itu, pembukaan lahan peternakan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, dengan harapan bahwa di masa depan, pasokan daging di provinsi ini tidak lagi bergantung pada daerah lain.

Di sektor tanaman pangan, pemerintah daerah juga merencanakan pembukaan lahan untuk padi dan jagung. Hingga saat ini, kebutuhan dua komoditas utama tersebut masih harus dipasok dari daerah lain, seperti Jawa dan Makassar. Oleh sebab itu, dengan pengelolaan yang lebih baik, swasembada pangan di Maluku Utara diyakini dapat segera terwujud.

Gubernur Sherly menambahkan bahwa sekitar 80 persen penduduk Maluku Utara bekerja sebagai petani. Meskipun ketersediaan lahan cukup luas, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola sektor pertanian. Saat ini, sebagian besar petani padi di wilayah tersebut berasal dari Bugis dan Jawa. Oleh karena itu, koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pertanian akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM lokal agar dapat mengelola sektor pertanian secara lebih optimal.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan terhadap penguatan sektor pertanian di berbagai daerah dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah.

Menurut Mentan, setiap daerah memiliki keunggulan yang berbeda dalam sektor pertanian, sehingga peran masing-masing wilayah harus disesuaikan dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah pusat dan daerah akan terus bersinergi untuk mempercepat pencapaian ketahanan pangan nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta pemanfaatan lahan yang optimal, Maluku Utara diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berhasil mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya akan meningkatkan kemandirian pangan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.