Kemendagri dan BNPP Siap Diaudit, Laporan Keuangan 2024 Dipastikan Transparan

Beraspirasi – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun 2024 telah disiapkan untuk diaudit secara transparan. Hal tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri acara Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2024 yang diselenggarakan di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, pada Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, Tito menjelaskan bahwa kegiatan audit merupakan bagian dari tugas rutin yang dilakukan oleh BPK guna memastikan akuntabilitas laporan keuangan kementerian dan lembaga. Ia menekankan bahwa seluruh data yang dibutuhkan akan disampaikan secara terbuka kepada tim pemeriksa.

Terkait realisasi anggaran, Tito mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Kemendagri berhasil merealisasikan anggaran sebesar 96,45 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan, yakni Rp5,20 triliun. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 94,85 persen.

Untuk memastikan kelancaran proses audit, ia meminta seluruh jajaran di Kemendagri dan BNPP untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh tim BPK RI. Menurutnya, transparansi dalam laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Selain itu, Tito juga menyampaikan apresiasi kepada BPK atas berbagai masukan yang telah diberikan guna meningkatkan tata kelola keuangan di Kemendagri dan BNPP. Ia menyoroti keberhasilan kedua lembaga tersebut dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut. Prestasi ini dianggap sebagai pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa opini BPK tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi terhadap tata kelola keuangan, tetapi juga memiliki dampak terhadap aspek kesejahteraan pegawai. Salah satu manfaatnya adalah berpengaruh terhadap penentuan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendagri dan BNPP.

Selain menyoroti laporan keuangan, Tito juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kedua sistem ini dinilai mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem tersebut, data keuangan pemerintah daerah dapat diperiksa secara real-time, memungkinkan pemantauan yang lebih efektif.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga transparansi, Tito menegaskan bahwa Kemendagri dan BNPP sangat terbuka terhadap pemeriksaan keuangan yang akan dilakukan oleh BPK RI. Ia pun berharap bahwa proses audit yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan di kedua lembaga tersebut.

Di akhir pernyataannya, Tito menyampaikan harapannya agar seluruh upaya yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Ia juga berharap agar hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di masa mendatang.

Melalui audit yang dilakukan secara transparan, pemerintah berharap dapat terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.