Kekhawatiran Negara-Negara Uni Eropa terhadap Langkah Ursula von der Leyen dalam Krisis Ukraina

Beraspirasi – Beberapa negara anggota Uni Eropa dikabarkan merasa cemas terhadap langkah yang diambil oleh Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dalam menghadapi krisis di dalam blok tersebut. Mereka menilai bahwa situasi ini dimanfaatkan untuk memperbesar kewenangan Brussels serta memperluas pengaruhnya, terutama menjelang KTT Ukraina yang akan datang. Kekhawatiran ini diungkapkan dalam laporan yang diterbitkan oleh Politico berdasarkan sumber-sumber terkait.

Sebelumnya, von der Leyen telah menyampaikan bahwa dalam pertemuan puncak Uni Eropa mengenai Ukraina yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Maret, ia akan menjelaskan strategi baru blok tersebut dalam memperkuat kapasitas pertahanan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan militer di tengah ketegangan yang masih berlangsung di kawasan tersebut.

Menurut laporan yang dirilis Bloomberg, Uni Eropa sedang mempertimbangkan pengalokasian dana dalam jumlah besar untuk sektor pertahanan. Ratusan miliar euro disebut-sebut akan disiapkan sebagai pendanaan tambahan, termasuk melalui perubahan aturan anggaran, opsi pendanaan bersama, serta redistribusi dana yang telah tersedia.

Meskipun rencana tersebut disusun untuk meningkatkan ketahanan militer Uni Eropa, beberapa negara anggota justru merasa khawatir. Menurut laporan Politico, ibu kota di berbagai negara Eropa menilai bahwa von der Leyen akan menggunakan krisis ini sebagai alasan untuk memperluas kewenangan Brussels ke sektor-sektor baru. Hal ini juga dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pengaruh Komisi Eropa terhadap kebijakan pertahanan yang selama ini menjadi wewenang masing-masing negara anggota.

Seorang diplomat senior Uni Eropa menyatakan bahwa kebijakan pertahanan hingga saat ini tetap menjadi tanggung jawab utama negara-negara anggota. Oleh karena itu, muncul kekhawatiran bahwa langkah yang diambil oleh von der Leyen berpotensi mengurangi kendali nasional terhadap keputusan strategis terkait pertahanan dan keamanan.

Selain itu, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Polandia dan Finlandia menjadi dua negara yang secara khusus ingin melindungi industri pertahanan mereka dari intervensi yang lebih luas oleh Komisi Eropa. Kedua negara ini tampaknya lebih memilih pendekatan yang lebih mandiri dalam menangani kebijakan pertahanan nasional.

Salah satu sumber yang dikutip oleh Politico menjelaskan bahwa Polandia memiliki sikap yang tegas dalam menangani persoalan pertahanan dan ingin menjaga kebijakan tersebut tetap berada di luar kendali Komisi Eropa. Negara ini menilai bahwa kemandirian dalam sektor pertahanan harus tetap dipertahankan agar tidak bergantung pada keputusan pusat yang diambil di Brussels.

Sementara itu, laporan yang diterbitkan pada awal Februari oleh Politico juga menyoroti ketidakpuasan beberapa negara anggota terhadap pengaruh yang semakin besar dari von der Leyen dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Beberapa pemerintah nasional dikabarkan merasa bahwa peran Komisi Eropa dalam urusan diplomatik telah berkembang terlalu jauh, sehingga mengurangi ruang gerak negara-negara anggota dalam menentukan kebijakan luar negeri mereka sendiri.

Di tengah berbagai perdebatan ini, kebijakan pertahanan Uni Eropa diperkirakan akan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam KTT mendatang. Dengan meningkatnya ketegangan di Eropa Timur, keputusan yang diambil dalam pertemuan ini akan sangat menentukan arah kebijakan pertahanan Uni Eropa ke depan, baik dalam hal kerja sama antaranggota maupun dalam pengaruh yang dimiliki oleh Komisi Eropa terhadap kebijakan militer di kawasan tersebut.