DPRD Bali Anggarkan Rp5,6 Miliar untuk Pengadaan Mobil Dinas Pimpinan, Ini Alasannya

Beraspirasi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengalokasikan dana sebesar Rp5,6 miliar untuk pembelian mobil dinas baru bagi empat pimpinan mereka yang baru terpilih untuk periode 2024-2029. Keempatnya, yang terdiri dari Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahadnya (Dewa Jack) dan tiga wakil ketua lainnya, I Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresna Budi, dan I Komang Nova Sewi Putra, masing-masing akan mendapatkan mobil jenis Toyota Alphard.

Sekretaris DPRD Bali, I Gede Indra Dewa Putra, menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut mengikuti ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 20 tahun 2022 mengenai penjualan barang milik negara atau daerah, yang mengatur prosedur lelang dan pengadaan kendaraan dinas. “PP 20 tahun 2022 mengatur bahwa kendaraan pimpinan dapat dilelang jika sudah berusia empat tahun atau lebih. Jadi, pengadaan mobil ini sudah melalui proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Indra, yang ditemui pada Rapat Gabungan Fraksi di Kantor DPRD Bali pada Senin (25/11).

Menurutnya, pengadaan mobil ini akan menggantikan kendaraan dinas lama yang sebelumnya digunakan oleh pimpinan DPRD Bali. Mobil yang lama, seperti Toyota Camry untuk Ketua DPRD Bali dan Toyota Innova untuk Wakil Ketua DPRD Bali, telah dilelang karena sudah tidak layak lagi digunakan. “Karena tidak ada mobil dinas pimpinan yang baru, maka kami menganggarkan pengadaan mobil baru,” jelas Indra.

Mobil Toyota Alphard yang dipilih untuk keempat pimpinan DPRD Bali memiliki spesifikasi yang cukup mumpuni. Untuk Ketua DPRD Bali, mobil Alphard yang disiapkan memiliki kapasitas mesin 2.700 cc, sedangkan untuk tiga Wakil Ketua, mobil Alphard yang akan disediakan berkapasitas mesin 2.500 cc. Pengadaan mobil dinas ini sedang dalam proses, dan diharapkan dapat segera terealisasi.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahadnya (Dewa Jack), menyampaikan bahwa dirinya menerima dengan baik pengadaan mobil dinas baru tersebut, meskipun memahami bahwa prosesnya membutuhkan waktu. “Memang mobil sebelumnya sudah dijual karena sudah tua, dan sekarang pengadaannya sedang diproses. Tidak ada masalah dengan itu,” ungkap Dewa Jack.

Saat ditanya mengenai pilihan kendaraan listrik sebagai alternatif untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi karbon, Dewa Jack menyebut bahwa fasilitas untuk mendukung kendaraan listrik di Bali saat ini belum memadai. “Fasilitas untuk kendaraan listrik di Bali belum memadai. Kami berharap ke depannya bisa ada perkembangan lebih lanjut mengenai infrastruktur pendukung kendaraan listrik di sini,” tambahnya.

Meskipun pengadaan mobil dinas ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait kesesuaian dengan upaya pemerintah untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, DPRD Bali menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan pertimbangan kondisi fasilitas yang ada. Hal ini menandakan bahwa meski ada niat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, transisi tersebut memerlukan waktu dan persiapan yang matang, terutama dalam hal infrastruktur.

Dengan anggaran yang cukup besar untuk pengadaan mobil dinas, kebijakan ini tentunya menimbulkan pro dan kontra, terutama di tengah kesulitan ekonomi dan kebutuhan anggaran untuk sektor-sektor lain. Namun, pihak DPRD Bali berharap bahwa pengadaan ini akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pimpinan dewan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.