Peternak Lokal Minta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dukung Usaha Rakyat

Beraspirasi – Asosiasi peternak rakyat mandiri yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) serta Gabungan Organisasi Peternak Nasional (GOPAN) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah lebih berpihak kepada peternak dan petani lokal.

Ketua Umum PINSAR, Singgih Januratmoko, menyampaikan bahwa program MBG seharusnya melibatkan masyarakat kecil sebagai pemasok utama bahan pangan. Ia menegaskan bahwa pemasok sayur-mayur seharusnya berasal dari masyarakat sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sedangkan untuk kebutuhan ayam dan telur sebaiknya disuplai oleh peternak ayam mandiri. Dengan begitu, manfaat dari program ini dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta pada Selasa (4/3). Dalam kesempatan itu, Singgih yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengungkapkan bahwa kondisi para peternak ayam saat ini cukup memprihatinkan. Mereka harus menghadapi persaingan yang berat dengan perusahaan besar yang menguasai sektor perunggasan dari hulu hingga hilir.

Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa peternak mandiri dengan modal kecil dapat semakin tersingkir dari industri. Oleh karena itu, ia berharap program MBG dapat menjadi solusi bagi para peternak rakyat agar mereka tetap bisa bertahan.

Untuk mendukung program ini, PINSAR dan GOPAN menyatakan kesanggupannya dalam menyediakan pasokan ayam dengan harapan pemerintah bersedia membeli dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Harga tersebut diharapkan dapat membantu peternak dalam menghadapi kenaikan harga pakan ayam, terutama jagung, yang diperkirakan akan meningkat tahun ini.

Menurut Singgih, pembelian ayam dari peternak rakyat juga bisa membantu mengatasi surplus produksi ayam nasional yang saat ini melebihi 10 persen. Dengan penyerapan oleh pemerintah, harga ayam di pasar tradisional pun bisa kembali normal dan lebih stabil.

Menanggapi permintaan tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola MBG BGN, Tigor Pangaribuan, menyampaikan bahwa pemerintah membuka peluang kerja sama dengan para peternak melalui mekanisme koperasi. Ia menegaskan bahwa peternak yang ingin terlibat dalam program MBG harus memenuhi berbagai kriteria yang telah ditetapkan, termasuk aspek kebersihan, lokasi, serta kelengkapan peralatan dapur.

Tigor menjelaskan bahwa jumlah porsi yang harus disiapkan dalam program MBG jauh lebih besar dibandingkan dengan katering atau restoran biasa. Oleh karena itu, fasilitas dapur yang digunakan harus memenuhi standar tertentu agar kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh dapur SPPG di antaranya adalah memiliki lahan dengan luas 600 hingga 800 meter persegi. Selain itu, dapur harus memiliki pintu masuk khusus untuk bahan mentah seperti ayam, telur, dan sayuran, serta pintu keluar terpisah untuk makanan yang telah diolah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kebersihan makanan dan mencegah risiko kontaminasi bakteri atau keracunan pada siswa penerima manfaat MBG.

Pemerintah membuka peluang kerja sama dalam program ini karena kebutuhan akan dapur SPPG cukup besar. Saat ini, lebih dari 30.000 dapur diperlukan untuk dapat melayani sekitar 82 juta anak yang menjadi sasaran program MBG.

Tigor juga menekankan pentingnya peran koperasi bagi peternak dalam mendukung pelaksanaan program ini. Dengan membentuk koperasi, para peternak dapat memiliki akses terhadap modal yang diperlukan untuk membangun fasilitas dapur, menyediakan peralatan memasak, serta menyiapkan wadah makan berbahan stainless steel yang lebih higienis dan tahan lama.

Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah dan peternak rakyat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal di Indonesia.