Pengembangan Ekonomi Probolinggo: Gubernur Jatim Dorong Innovative Financing Berbasis Potensi Lokal

Beraspirasi – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi lokal. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak Pemerintah Kota Probolinggo untuk menerapkan konsep innovative financing guna meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya pada Selasa, Gubernur Jatim menegaskan bahwa sektor ekonomi kreatif harus lebih diberdayakan agar dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Industri bordir, yang sejak lama dikenal sebagai produk unggulan Kota Probolinggo, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Khofifah menyebutkan bahwa pada masa almarhumah Siti Hartinah atau Ibu Tien Soeharto, bordir khas Probolinggo menjadi salah satu produk yang cukup diminati. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa industri ini perlu mendapatkan inovasi agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Menurutnya, penerapan konsep innovative financing akan membuka berbagai peluang bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengembangkan motif bordir khas Probolinggo agar dapat dipasarkan secara lebih luas. Ia mencontohkan bagaimana wisatawan yang berkunjung ke China sering membeli bordir bernuansa Great Wall sebagai oleh-oleh. Konsep serupa dapat diterapkan di Probolinggo dengan mengambil inspirasi dari ikon wisata lokal, seperti keindahan Gunung Bromo, Seruni Point, Bukit Teletubbies, atau Pasir Berbisik.

Selain itu, kemajuan teknologi juga disebutnya sebagai faktor penting dalam meningkatkan produksi bordir. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diyakini akan membantu proses desain menjadi lebih efisien, sehingga produk yang dihasilkan lebih menarik dan berdaya saing di pasar global.

Lebih lanjut, Gubernur Jatim menekankan bahwa konsep innovative financing tidak hanya berfungsi sebagai strategi pengembangan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan pencapaian pembangunan di Kota Probolinggo. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah upaya menekan angka kemiskinan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Probolinggo tercatat sebesar 6,18 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di tingkat provinsi maupun nasional. Bahkan, Kota Probolinggo masuk dalam daftar 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur.

Sementara itu, IPM Kota Probolinggo menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Dalam periode 2020 hingga 2024, angka IPM daerah ini mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1,32 persen per tahun. Pada tahun 2020, IPM Kota Probolinggo tercatat di angka 74,81 dan meningkat menjadi 77,79 pada tahun 2024.

Keberhasilan dalam mempertahankan model pembangunan berbasis potensi lokal ini disebut Khofifah sebagai langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, upaya ini tidak hanya menggerakkan sektor ekonomi, tetapi juga mendorong energi positif di Kota Probolinggo, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Selain menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, Gubernur Jatim juga mengingatkan perlunya sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat kabupaten/kota dengan RPJMD provinsi, serta dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia menekankan bahwa program-program yang dijalankan di daerah harus selaras dengan kebijakan nasional agar hasil yang dicapai lebih optimal. Dengan demikian, pembangunan di Kota Probolinggo dan wilayah lainnya dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Melalui penerapan konsep innovative financing, diharapkan ekonomi kreatif di Kota Probolinggo dapat terus berkembang, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur.