Malaysia Desak Pelaksanaan Penuh Gencatan Senjata di Gaza dan Akses Bantuan Tanpa Hambatan

Beraspirasi – Malaysia menegaskan pentingnya pelaksanaan penuh dan segera dari seluruh fase perjanjian gencatan senjata di Gaza, termasuk pertukaran tawanan serta sandera, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh semua pihak yang terlibat. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra) dalam sebuah pernyataan resmi yang dikeluarkan di Putrajaya pada Selasa.

Dalam pernyataan tersebut, ditekankan bahwa seluruh pihak yang berkepentingan harus menaati syarat-syarat perjanjian yang telah disepakati demi menghentikan konflik yang terus berlanjut. Selain itu, Malaysia juga menekankan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza harus dilakukan tanpa hambatan apa pun, mengingat kondisi masyarakat di wilayah tersebut yang sangat membutuhkan pertolongan.

Menurut Wisma Putra, setiap bentuk penundaan atau penyimpangan dari kesepakatan gencatan senjata hanya akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah kritis. Krisis yang semakin mendalam ini juga dapat menghambat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil serta berkelanjutan.

Situasi di Gaza hingga saat ini masih berada dalam kondisi darurat kemanusiaan. Tercatat lebih dari dua juta penduduk di wilayah tersebut sangat bergantung pada bantuan mendesak untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Malaysia menekankan bahwa setiap bentuk bantuan kemanusiaan harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan tanpa adanya batasan atau persyaratan politik apa pun.

Malaysia juga menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik agar memastikan kelancaran distribusi bantuan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional, putusan Mahkamah Internasional (ICJ), serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2735 (2024).

Bantuan kemanusiaan yang diberikan harus tetap bersifat netral, tidak memihak, dan terbebas dari segala bentuk campur tangan politik yang dapat menghambat prosesnya. Dengan demikian, bantuan yang dikirim dapat tepat sasaran dan segera menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Selain menyoroti pentingnya akses bantuan, Malaysia juga menekankan bahwa masyarakat internasional harus terus berupaya untuk memastikan bahwa gencatan senjata yang telah disepakati benar-benar menghasilkan solusi jangka panjang. Solusi tersebut harus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta martabat rakyat Palestina.

Malaysia juga menegaskan bahwa perdamaian yang abadi di kawasan tersebut tidak hanya bergantung pada penghentian sementara konflik, tetapi juga harus mencakup penghapusan blokade yang selama ini membatasi kehidupan masyarakat Gaza. Selain itu, upaya menuju perdamaian sejati harus diwujudkan melalui penghapusan pendudukan ilegal serta pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dalam pernyataan resminya, Wisma Putra kembali menegaskan dukungan Malaysia terhadap Palestina dalam berbagai aspek, termasuk dalam upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Malaysia, keanggotaan penuh Palestina di PBB merupakan langkah penting dalam mengakui hak-hak mereka sebagai bangsa yang berdaulat dan memiliki hak yang sama di komunitas internasional.

Seruan Malaysia ini menjadi bagian dari sikap konsisten negara tersebut dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina di kancah global. Malaysia secara aktif terus mendorong upaya diplomasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat Palestina tetap terlindungi dan diperjuangkan di berbagai forum internasional.