Dorong Sertifikasi UMKM Pangan, Zulhas Usulkan Pendekatan Berbasis Kelompok

Beraspirasi – Pemerintah terus berupaya mempercepat sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyarankan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerapkan pendekatan berbasis asosiasi atau kelompok guna mempercepat proses sertifikasi bagi jutaan pelaku usaha di bidang ini.

Dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (4/3), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 4,5 juta UMKM yang mengajukan sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Namun, hingga saat ini, hanya sekitar 400 ribu usaha yang telah mendapatkan sertifikasi tersebut.

Melihat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah pendaftar dan yang telah tersertifikasi, ia mengusulkan pendekatan berbasis kelompok agar sertifikasi dapat diberikan lebih cepat. Ia mencontohkan bahwa metode serupa pernah diterapkan ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Kehutanan.

Menurutnya, jika sertifikasi diberikan kepada satu anggota dalam sebuah asosiasi atau perkumpulan, maka kebijakan tersebut dapat berlaku pula bagi anggota lain dalam kelompok yang sama. Dengan demikian, proses sertifikasi yang biasanya memakan waktu lama dapat dipersingkat secara signifikan.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas yang membahas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat tersebut, BPOM dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) turut serta dalam pembahasan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan juga menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi bagi UMKM, mengingat kondisi mereka yang jauh berbeda dengan industri pangan skala besar. Ia menyebutkan bahwa para pelaku UMKM memiliki keterbatasan dalam hal modal, sumber daya manusia, serta logistik.

Ia menilai bahwa bagi UMKM yang berasal dari daerah seperti Sumatera Utara, Sulawesi, atau Maluku, mengurus sertifikasi secara individual di pusat menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, penerapan sistem berbasis kelompok akan lebih efektif dan tidak membebani para pelaku usaha kecil tersebut.

Pendekatan berbasis gotong royong ini dinilai sejalan dengan nilai budaya Indonesia serta sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kebijakan berbasis kebersamaan dan kekeluargaan.

Selain membahas sertifikasi UMKM pangan, dalam pertemuan tersebut Zulkifli Hasan juga menyampaikan apresiasi terhadap BPOM yang telah mempercepat sertifikasi industri garam nasional. Langkah ini dinilai penting dalam rangka meningkatkan produksi garam dalam negeri, sehingga Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

Ia mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126, impor garam tidak lagi diperbolehkan. Namun, di sisi lain, produksi dalam negeri masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, ia berterima kasih kepada BPOM yang telah mempercepat perizinan bagi industri garam nasional, sehingga produksi dalam negeri dapat meningkat lebih cepat.

Dengan adanya kebijakan percepatan sertifikasi ini, diharapkan sektor UMKM pangan dan industri garam nasional dapat berkembang lebih pesat. Langkah tersebut tidak hanya akan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha, tetapi juga akan berdampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung sektor UMKM, termasuk dengan memberikan kemudahan dalam perizinan dan sertifikasi, agar daya saing produk dalam negeri semakin meningkat di pasar nasional maupun internasional.