Anggaran Pertahanan China pada 2025 Diperkirakan Tumbuh Moderat, Fokus pada Kekuatan Pertahanan Nasional

Beraspirasi – Juru bicara Kongres Rakyat Nasional (KRN) China, Lou Qinjian, menyampaikan bahwa anggaran pertahanan negara tersebut diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan moderat pada tahun 2025. Ia mengungkapkan bahwa selama sembilan tahun terakhir, sejak 2016, pengeluaran untuk sektor pertahanan China telah menunjukkan pertumbuhan satu digit. Menurutnya, meskipun ada peningkatan, proporsi pengeluaran pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) China tetap dipertahankan pada angka 1,5 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata anggaran pertahanan global.

Pada tahun 2024, anggaran pertahanan China tercatat sebesar 1,67 triliun yuan (sekitar Rp3,65 kuadriliun atau 2,31 miliar dolar AS). Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 7,2 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Anggaran ini merupakan bagian dari keseluruhan anggaran nasional China, dan rinciannya mengenai pengeluaran pertahanan untuk 2025 akan diumumkan setelah pembukaan sidang KRN yang dijadwalkan. Lou Qinjian juga menyatakan bahwa meskipun demikian, anggaran tersebut akan berfokus pada peningkatan kekuatan pertahanan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas global.

Lou menambahkan bahwa dengan pertahanan nasional yang kuat, China akan lebih mampu menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan. Selain itu, kemampuan tersebut juga memungkinkan China untuk lebih efektif menjalankan tanggung jawab internasionalnya dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia.

Terkait dengan agenda sidang KRN yang akan dimulai pada 5 Maret 2025, Lou Qinjian menjelaskan bahwa terdapat tujuh agenda utama yang akan dibahas. Agenda pertama adalah pemeriksaan laporan kerja pemerintah, sementara agenda kedua berkaitan dengan laporan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan sosial tahun 2024 serta rencana pembangunan untuk tahun 2025. Rancangan anggaran pusat dan daerah untuk tahun 2025 juga akan dibahas pada agenda ketiga. Sementara itu, agenda keempat dan kelima akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Komite Tetap KRN dan laporan kerja KRN. Agenda keenam mencakup laporan kerja Mahkamah Agung, dan agenda terakhir akan membahas laporan kerja Kejaksaan Agung.

Lou menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers sebelum dimulainya sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC). Sidang tahunan CPPCC, yang berlangsung pada 4-11 Maret 2025, merupakan bagian dari sidang “Dua Sesi” yang juga melibatkan sidang tahunan KRN. CPPCC berfungsi sebagai badan penasihat dari KRN, yang juga dikenal sebagai badan legislatif terbesar di China dengan 2.977 anggota.

Anggota CPPCC bukanlah politisi, melainkan perwakilan masyarakat yang dipilih melalui konsultasi dari berbagai lapisan sosial, termasuk pengusaha, kelompok agama, dan perwakilan etnis minoritas. Sebaliknya, anggota KRN adalah politisi yang dipilih melalui pemilihan umum dari berbagai wilayah dan departemen pemerintahan, dengan masa jabatan lima tahun. Setiap tahun, kedua lembaga ini mengadakan sidang untuk membahas berbagai isu domestik dan internasional, termasuk ekonomi, politik luar negeri, dan kebijakan pembangunan.

Konstitusi China menetapkan bahwa semua organ pemerintahan, termasuk eksekutif, pengawasan, peradilan, dan kejaksaan, dibentuk oleh KRN, yang bertanggung jawab untuk mengawasi serta mengesahkan kebijakan dan keputusan penting. Sidang tahunan KRN menjadi salah satu momen paling penting dalam politik domestik China, di mana undang-undang baru dapat disahkan, dan perubahan kebijakan serta pemilihan pejabat tinggi dilakukan.

Topik yang dibahas dalam sidang parlemen bervariasi, namun yang paling dinantikan adalah pengumuman mengenai target pertumbuhan ekonomi China dan alokasi anggaran untuk berbagai sektor pembangunan domestik. Sidang ini juga menjadi momen di mana kebijakan luar negeri China dan strategi pertahanan dijelaskan kepada publik dan dunia internasional.

Selain itu, anggota KRN juga berperan dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat, berpartisipasi dalam penegakan hukum, serta memeriksa isu-isu penting yang membutuhkan perhatian segera. Anggota NPC yang berada di daerah juga diundang untuk mengamati sidang legislatif dan membantu memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Sidang tahunan ini berfungsi tidak hanya untuk menyusun kebijakan baru, tetapi juga sebagai ajang pengawasan bagi eksekutif dan badan legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku di China.